Peningkatan kualitas pangan menjadi kunci dalam membangun ketahanan gizi masyarakat. Tidak cukup hanya tersedia, pangan juga harus bergizi dan aman dikonsumsi. Dalam semangat tersebut, Dinas Pangan Kota Bandar Lampung menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) yang terus memperkuat kebijakan fortifikasi pangan, salah satunya melalui penyusunan standar nasional untuk beras fortifikasi.

Sebagai bagian dari proses tersebut, NFA menggelar Rapat Konsensus Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Beras Fortifikasi pada 21 Mei 2025. Forum ini mempertemukan para pakar, kementerian/lembaga, pelaku industri, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan daerah guna menyempurnakan substansi teknis RSNI sebelum masuk ke tahap jajak pendapat dan penetapan.

Hadir dalam forum ini salah satu mitra internasional, yaitu World Food Programme (WFP), dengan kehadiran langsung dari Jennifer Rosenzweig, Country Director WFP untuk Indonesia, sebagai bentuk dukungan global terhadap upaya fortifikasi pangan.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa fortifikasi beras merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Beras fortifikasi bahkan menjadi indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Terkait dukungan kebijakan ini, Dinas Pangan Kota Bandar Lampung menyatakan siap berkontribusi dalam penguatan pangan bergizi di wilayahnya. Langkah awal yang dapat dilakukan di antaranya dengan mengintegrasikan beras fortifikasi ke dalam program bantuan pangan daerah, terutama yang menyasar kelompok rentan.

“Distribusi beras fortifikasi difokuskan pada kelompok pengeluaran kuintil pertama dan kedua yang memiliki skor Pola Pangan Harapan (PPH) rendah—bahkan setara dengan kondisi dua dekade lalu,” jelas Andriko dalam forum tersebut.

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NFA, Yusra Egayanti, menyampaikan bahwa penyusunan RSNI dilakukan secara inklusif dan transparan, dengan mempertimbangkan mutu, keamanan, serta efektivitas fortifikasi dalam perbaikan gizi. Standar ini akan menjadi acuan penting, baik bagi pelaku industri maupun instansi pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan pangan.

Dalam kesempatan itu, juga ditampilkan praktik baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menyalurkan bantuan pangan menggunakan beras fortifikasi. Contoh ini dapat direplikasi oleh daerah lain, termasuk Kota Bandar Lampung, sebagai bagian dari upaya menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan secara nasional.

“Keberhasilan program ini menuntut sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga dunia usaha dan mitra pembangunan. Kita perlu bekerja bersama agar standar yang kita rumuskan benar-benar aplikatif dan bermanfaat di lapangan,” ujar Andriko.

Secara terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan pentingnya penyusunan standar ini sebagai pijakan utama dalam membangun ekosistem pangan bergizi dan berkelanjutan di Indonesia.

“Ketersediaan pangan saja tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah pangan yang mampu menjawab tantangan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan,” kata Arief.

Sejak dibentuknya Komite Teknis 67-11 pada November 2023 melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional, NFA telah menetapkan SNI 9314:2024 untuk Kernel Beras Fortifikan pada 10 Desember 2024. Rangkaian penyusunan RSNI Beras Fortifikasi ini telah melewati dua rapat teknis pada April 2025 dan kini memasuki tahap konsensus akhir sebelum penetapan sebagai SNI resmi.

Dinas Pangan Kota Bandar Lampung berharap, dengan adanya standar ini, pelaksanaan program pangan bergizi di daerah dapat lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengatasi persoalan kekurangan gizi.

📌 Siaran Pers

Disusun berdasarkan Siaran Pers Badan Pangan Nasional Nomor 184/R-NFA/V/2025

Tanggal: 21 Mei 2025

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengatasi stunting di Indonesia melalui program Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Desa Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, menjadi salah satu lokasi monitoring dan evaluasi (monev) terbaru dalam pelaksanaan program ini. (7/9/24)

Program Rumah Pangan B2SA di Desa Gendayakan telah dilaksanakan sebanyak 31 kali, menjangkau 41 penerima manfaat, yang terdiri dari tiga anak stunting, satu ibu hamil, lima ibu menyusui, dan 32 balita dengan status gizi kurang. Rencananya, program ini akan dilanjutkan hingga 55 kali pemberian makanan, dengan frekuensi tiga kali seminggu pada pukul 10 pagi, hingga November mendatang. Usai itu, pendanaan program akan dialihkan ke dana desa yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa.

Heri Sutopo, Kepala Desa Gendayakan, menyampaikan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya desa yang selama dua tahun terakhir fokus pada penanganan stunting. “Kami sangat terbantu dengan adanya Rumah Pangan B2SA. Status gizi balita meningkat dan kami optimis dapat mencapai zero stunting tahun ini, meskipun kondisi desa sedang tidak baik akibat kekeringan,” ujar Heri. Ia menambahkan bahwa pihaknya berharap agar program ini terus berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak di desa.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA, Rinna Syawal, turut menekankan pentingnya konsumsi pangan B2SA dalam kehidupan sehari-hari. “Mengonsumsi pangan B2SA membuat anak-anak tidak mudah sakit dan pertumbuhan mereka lebih optimal. Porsi 'Isi Piringku' yang sesuai dengan konsep B2SA harus diterapkan dalam konsumsi harian, agar kebutuhan gizi seimbang dapat terpenuhi,” jelas Rinna dalam sambutannya kepada warga desa.

Komitmen yang sama disampaikan oleh Ketua TP PKK Desa Gendayakan, yang menegaskan bahwa program ini akan dijalankan sesuai arahan teknis. Salah satu aturan yang diterapkan adalah makanan B2SA harus dikonsumsi di tempat, tidak boleh dibawa pulang. Ibu-ibu juga diinstruksikan untuk menyuapi anak-anak mereka hingga makanan habis, dengan porsi sesuai anjuran gizi.

Pergeseran pola konsumsi masyarakat desa dari gaplek ke beras menjadi perhatian Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Wonogiri. “Saat ini banyak warga yang mulai beralih ke beras, seiring dengan kemudahan akses serta bantuan yang diberikan pemerintah,” ungkapnya. Hal ini menandakan adanya perubahan positif dalam pola pangan masyarakat, namun tetap diharapkan penggunaan sumber daya lokal tidak diabaikan.

Di tingkat provinsi, Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah menyampaikan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan TP PKK serta ahli kuliner guna menciptakan variasi menu B2SA berbasis potensi pangan lokal. Kolaborasi ini diharapkan dapat memacu kreativitas dalam menciptakan menu yang lebih menarik dan menggugah selera, sehingga konsumsi B2SA semakin digemari oleh masyarakat.

Dengan pendekatan terpadu antara pemerintah, TP PKK, dan masyarakat, program Rumah Pangan B2SA di Desa Gendayakan diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak signifikan bagi perbaikan gizi, khususnya bagi balita dan ibu hamil. Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk terus memperkuat program-program serupa di berbagai wilayah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia bebas stunting.

#BadanPanganNasional #NationalFoodAgency #NFA #B2SA #RumahPangan

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) selenggarakan Rapat Koordinasi Ketersediaan Stok Cabai dan Bawang Merah bersama Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) dan Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) di Jakarta pada Jumat (6/9/2024).

Direktur Ketersediaan Pangan NFA Indra Wijayanto mengatakan Rakor ini bertujuan untuk memonitoring stok serta evaluasi terkait ketersediaan bawang merah dan cabai guna menjaga pemerataan pangan wilayah.

"Selanjutnya rapat seperti ini akan rutin kita laksanakan untuk mendapatkan data secara berkala sehingga kita semua bisa mengetahui kondisi ketersediaan stok yang ada guna melakukan intervensi dan mengantisipasi gejolak pangan," jelas Indra.

ACCI binaan Kementerian Pertanian beranggotakan 20 champion yang tersebar di Solok, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Sumedang, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Semarang, Temanggung, Kulon Progo, Sleman, Malang, Banyuwangi, Lombok Timur, dan Enrekang.

Adapun ABMI beranggotakan 20 champion bawang merah yang tersebar di Bandung, Garut, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Temanggung, Brebes, Demak, Kendal, Grobogan, Pati, Nganjuk, Probolinggo, Enrekang, Solok, dan Bima.

#DirektoratKetersediaanPangan #PengawasanKetersediaanPangan #SinergitasPangan